Lurah-Sangadi Diminta Maksimalkan Penagihan PBB-P2

Posted On Jun 13, 2023

DETIKSULAWESI.COM, KOTAMOBAGU– Hingga pertengahan tahun anggaran 2023, realisasi pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) total 33 desa/kelurahan se Kota Kotamobagu baru menyentuh 16,10 persen dari target.

Data diperoleh liputanbmr.com, tercatat saat ini pembayaran pokok atau realisasi penagihan baru sejumlah Rp 1.114.929.135 dari target ketetapan pokok sebesar Rp 6.926.705.274.

Meski kecil dalam nilai, namun capaian realisasi penagihan PBB-P2 tertinggi saat ini dipegang Kecamatan Kotamobagu Utara, yakni 26,97 persen atau Rp 151.657.489 dari target ketetapan pokok Rp 562.334.355.

Adapun kecamatan terendah realisasi penagihan PBB-P2, yakni Kecamatan Kotamobagu Timur. Dimana, dari target ketetapan pokok sebesar Rp 2.090.725.876, pembayaran pokok yang tercatat baru di angka Rp 258.928.526 atau 12,38 persen dari target.

Sementara Kecamatan Kotamobagu Selatan sebesar 21,32 persen dari target ketetapan pokok sebesar Rp 1.506.327.149, disusul Kecamatan Kotamobagu Barat capaian realisasi 13,85 dari ketetapan pokok Rp 2.767.317.894.

Terkait hal ini, Asisten Bidang Pemerintahan Pemkot Kotamobagu, Nasli Paputungan, mengatakan akan melakukan evaluasi terkait dengan realisasi capaian PBB-P2 bagi seluruh desa dan kelurahan.

“Insya Allah mulai minggu depan kami bersama dengan BPKAD dan DLH akan melakukan evaluasi terhadap capaian PBB-P2 dan retribusi sampah di semua desa dan kelurahan yang tersebar di empat kecamatan,” ujar Nasli via pesan singkat WhatsApp dihubungi Selasa 13 Juni 2023.

Lebih lanjut, Nasli pun kembali menekankan kepada lurah dan sangadi (kepala desa, red) se Kota Kotamobagu untuk lebih memaksimalkan penagihan PBB-P2 sekaligus retribusi sampah di wilayahnya masing-masing.

“Kepada seluruh lurah dan sangadi untuk setiap hari memaksimalkan penagihan pajak dan retribusi sampah sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa masyarakat juga dapat langsung membayar pajak di Bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah apabila masyarakat ada keinginan membayar langsung di Bank,” imbaunya.

(*)