DETIKSULAWESI.COM,KONSEL- Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel) bersama DPRD menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2020 di Aula Utama DPRD Konsel, Selasa (26/11/2019).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I, Armal bersama Wakil Ketua II, Senawan Silondae, yang dihadiri Bupati Konsel, H. Surunuddin Dangga dan Wakil Bupati, H. Arsalim Arifin, serta para anggota legislatif dan sejumlah pejabat OPD lingkup Pemda Konsel.
Bupati dalam sambutannya menjelaskan bahwa sesuai dengan desain pembangunan daerah dalam satu tahun mendatang, yang tercakup dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan dokumen penting yang telah memberi arah dalam fungsi alokasi dan distribusi anggaran, yang berbasis pada bagaimana menggerakkan seluruh potensi dan sumberdaya pembangunan.
Dan sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dijelaskan, bahwa KUA-PPAS merupakan salah satu pedoman penyusunan APBD. Yang mana kerangka dasar dalam pembahasan program pembangunan daerah berfungsi sebagai acuan dalam menetapkan prioritas kegiatan dengan mempertimbangkan pembangunan pencapaian program, dan menjadi pertimbangan dalam mendistribusi alokasi dana APBD secara keseluruhan, serta sebagai bahan evaluasi secara makro pelaksanaan pembangunan.
Dimana, setelah melakukan pembahasan serta mempelajari dokumen KUA-PPAS APBD tahun
2020 yang telah disepakati hari ini, maka beberapa hal yang dapat menjadi penekanan.
Diantaranya, beber Surunuddin, Pengembangan ekonomi produktif sangat penting untuk membuka lapangan kerja, utamanya industri-industri kecil dan menengah maupun koperasi. Termasuk meningkatkan sarana dan prasarana serta tenaga medis dibidang kesehatan.
Dibidang pendidikan, kebijakan untuk terus mendorong pemberantasan buta aksara, penanganan anak putus sekolah karena layanan pendidikan yang terbatas, dan rendahnya
partisipasi pendidikan pada semua jenjang.
Serta peningkatan sarana dan prasarana publik, tambahnya, seperti perbaikan atau pembangunan jalan, jembatan dan irigasi dalam rangka mendukung ekonomi daerah agar semakin tumbuh.
Surunuddin juga mengungkapkan, bahwa rencana penggunaan anggaran Tahun 2020 dengan memprioritaskan belanja meliputi penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020, Bantuan Parpol, Kenaikan BPJS dan pembayaran Tunjangan Tambahan Pendapatan bagi Pegawai (TPP).
Untuk merealisasikan program tersebut, tegasnya, saya akan tekankan OPD agar rencana-rencana yang lahir tidak keluar dari KUA-PPAS dengan mempertimbangkan besaran pendapatan tahun 2020 kurang lebih 1.4 Triliun.
Dengan berfikir bagaimana mengatasi kebutuhan mendesak daerah, utamanya kepentingan publik. Dengan menyelesaikan berbagai kegiatan pembangunan, utamanya mengoptimalkan kegiatan-kegiatan diakhir masa periode.
Mengakhiri sambutannya, Surunuddin menegaskan bahwa komitmen untuk mensejahterakan rakyat akan tetap menjadi prioritas utama. “Kita tidak ingin anggaran yang ada tidak termanfaatkan secara maksimal, hanya karena terjadinya bias dalam perencanaan,” tukasnya.
Olehnya itu, saya juga minta kerjasama dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif lebih ditingkatkan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang mana merupakan tanggung jawab bersama.
“Jangan hanya karena perbedaan pandangan ataupun kepentingan politik sehingga kita mengabaikan 310 ribu masyarakat Konsel yang butuh untuk kita tingkatkan kesejahteraannya,” ujarnya yang disambut applause para legislator peserta rapat.
Tentunya ini menjadi catatan kita bersama, bagaimana memikirkan daerah kita agar tidak tertinggal.
“Kemajuan Konsel bukan hanya karena kerja atau prestasi Bupati dan Wabupnya saja, legislatif juga turut ambil andil didalamnya, jadi sekali lagi mari kita bersama-sama membangun daerah Konsel yang lebih baik walaupun beda arah politik,” pungkasnya.
Sementara itu dalam pandangan delapan fraksi yang dibacakan oleh Ahmad Muhaimin, meminta beberapa usulan untuk jadi perhatian pihak eksekutif, namun pada dasarnya menerima KUA-PPAS Pemda Konsel dengan melakukan penandatanganan MoU untuk di bahas selanjutnya.
(Edison)
