detiksulawesi.com – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) wilayah tugas Pemerintah daerah, Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah, Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, Pemukiman dan kependudukan, Pertanahan dan tata ruang, Politik, Hukum, HAM dan ketertiban umum dan Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara, Benny Rhamdani angkat bicara terkait persoalan tambang ilegal di Blok Bakan.
“Ada ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup keluarganya di sana. Jika pemerintah ingin bela rakyatnya, ya silakan buatkan koperasi, dikasih badan hukum. Satu hal yang tidak adil jika ada perusahaan asing kok boleh merampok kekayaan daerah. Sementara rakyat sendiri yang punya wilayah, yang lahir di tanah air itu sendiri kemudian tidak bisa menikmati sekecil apapun, itu kan tidak adil,” tegas Brani, sapaan akrabnya.
Menurut Senator BRANI, Pemerintah itu ada karena rakyat.
“Mereka yang ingin menikmati kekayaan yang Tuhan kasih di negerinya sendiri dicap dan diberikan label penambang ilegal. Sementara perusahaan asing bisa dengan bebas. Ini kan tidak boleh terjadi lagi. Kalau izinnya nggak ada ya dibantu, kalau badan hukumnya tidak terbentuk ya dibuatkan. Kan begitu. Apa susahnya? Kan pemerintah itu ada untuk rakyat,” tegasnya.
“Jadi misalnya korporasi asing tidak bisa ditolak oleh pemerintah, silakan. Tapi rakyat sendiri, pemiilik tambang yang juga mampu menciptakan dan merekrut lapangan kerja juga dibantu diberikan usaha, izin agar berbadan hukum, biar adil,” tambah BRANI, yang juga Direktur Kampanye Pasangan Calon Presiden Jokowi-Amin, ini.
Dalam waktu dekat, Benny Rhamdani akan mengunjungi masyarakat Bakan dan pekerja tambang.
“Nanti saya akan turun, bertemu langsung dengan masyarakat,” tutupnya, mengakhiri.
Adeputra
