DETIKSULAWESI.COM, BOLSEL – Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) jangan muda percaya lewat janji manis, yang terus disampaikan Pasangan Calon (Paslon).
Dimana salah satu Anggota Legislatif (Aleg) DPRD Bolsel dari Fraksi PDI-P Sunardi Kadullah, menanggapi program salah satu paslon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bolsel tahun ini, dimana program kerja jika terpilih bakal menganggarkan bantuan stimulan sebesar Rp10 juta tiap kepala kepala keluarga.
Menurut Sunardi, janji kampanye tersebut terkesan terlalu muluk, bahkan cenderung tidak masuk akal.
“Untuk diketahui masyarakat, bahwa struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolsel itu hanya berjumlah Rp651,2 miliar terbagi atas dana perimbangan sebesar Rp522,9 Miliar dan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak sebesar Rp16,2 Miliar,” jelas Sunardi, Rabu (28/10/2020).
Dikatakannya juga, dari jumlah tersebut sekitar Rp200 Miliar atau 30 persen untuk gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Honorer, sisanya, 20 persen untuk Dana Pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, Alokasi Dana Desa (Dandes) sebesar 10 persen, 20 persen untuk Infrastruktur dan sisanya untuk operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Nah, Bolsel itu ada 22.000 Kepala Keluarga, jadi kalau 10 juta per KK berarti harus menyiapkan dana sebanyak Rp220 Miliar, itu uang darimana, kecuali kantor OPD ditutup semua,” katanya.
Lanjutnya, untuk pos-pos anggaran seperti Pendidikan, Kesehatan, ADD dan pembiayaan infrastruktur, itu sudah diatur dari Pusat, sehingga kalau itu tidak diberikan, maka otomatis Pemerintah Pusat akan memberikan sanksi berupa pemotongan DAU, karena itu perintah undang-undang.
“Sebab itu, saya kembali mengingatkan masyarakat, jangan mudah percaya dengan janji yang terlalu manis, nanti malah bisa kena diabetes,” ujarnya.
Peliput: Ebby Makalalag
