DETIKSULAWESI.COM, BOLMUT – Komisi I Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara, menyoroti soal Keterlambatan pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD), Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Non Sertifikasi dan Honor bagi Guru Tidak Tetap (GTT).
Anggota Komisi I DPRD Bolmut, Mulyadi Pamili, SH, menduga keterlambatan ini disebabkan pergantian pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bolmut, khususnya Bidang Dikdas dan GTK.
“Saya menduga keterlambatan pembayaran ini karena proses pergantian pejabat di lingkungan Dikbud, khususnya Bidang Dikdas dan GTK yang mengurusi persoalan ini,” sebutnya kepada awak media ini, Sabtu (14/09/2019)
Kendati begitu, Pamili mengapresiasi program IDEAL pemerintahan Depri Pontoh-Amin Lasena (DP-AL). hanya saja menurut politisi partai Nasdem ini, niat tulus pasangan DP-AL jangan sampai terhambat akibat lambannya kinerja beberapa pejabat bawahannya yang tidak produktif.
“Saya mendukung program pemerintah daerah, namun jangan sampai kinerja buruk pejabatnya mempengaruhi persepsi publik terhadap kepemimpinan DP-AL saat ini,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bolmut, Sulah Mokodompis membenarkan soal keterlambatan seperti yang disorot Mulyadi. Ia memastikan dalam waktu akan segerah cair.
Dia menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan anggaran yang ditata pada APBD induk 2019 habis, oleh karena itu pihaknya telah menata kemabali anggarannya pada APBD Perubahan 2019, yang saat ini sudah diparipurnakan oleh DPRD Bolmut dan tinggal menunggu SK Gubernur tentang APBD Perubahan Bolmut 2010.
“Jika anggarannya sudah siap, maka dalam waktu dekat keseluruhan TPP guru SKB akan segerah ditranfer ke rekening masing-masing guru” kata Sulha menjelaskan.
(Ridwan)
