MANADO – Fenomena kenaikan harga beras beberapa daerah di Indonesia menembus Rp18.000 per kilogram. Harga tersebut menjadi yang tertinggi dalam sejarah.
Di Sulawesi Utara (Sulut) sendiri, harganya sudah Rp16.000 per kilogram. Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw langsung menyikapi harga bahan pokok tersebut.
Menurut dia, kenaikan harga beras merupakan fenomena nasional. Adapun upaya untuk menekan harga tersebut dengan melakukan identifilasi.
“Identifikasi mana daerah-daerah surplus, tingkat lokalan dulu,” tutur Wagub Kandouw kepada awak media di Lobi Kantor Gubernur Sulut, Selasa (05/04/2024).
Identifikasi yang dilakukan tidak jalan sendiri. Karena hal tersebut perlu koordinasi dengan pengambil keputusan dalam hal ini Bupati atau Wali Kota di Sulut.
“Makanya harus diberi penguatan koordinasi. Tanpa itu kita tidak tahu,” singkatnya.
Selain itu, wagub mengharapkan pengawasan lebih intens dilakukan untuk mengamati lonjakan harga beras di pasar. Ia pun menyarankan kepala daerah mengawasi kepala pasar di masing-masing daerah.
“Monitor kepala pasar jangan sampai terjadi kongkalikong,” tegasnya.
Sebab, ia menduga adanya tengkulak yang memainkan harga beras.
“Banyak kejadian jauh-jauh hari diikat oleh tengkulak. Jadi, peran kepala pasar harus monitor setiap harinya,” jelasnya.
Hal yang sama juga dilakukan untuk bahan pangan di Sulut, upaya mengantisipasi dan mengendalikan harga bahan pangan dengan menjaga ketersediaan pasokan.
“Utamanya ketersediaan dulu. Tadi kita sepakat Asisten II monitor ketersediaan bahan pangan dengan instansi terkait, seperti Bulog, Pertamina dan kabupaten/kota se Sulut,” ungkap mantan Ketua DPRD Sulut ini.
Orang nomor dua di Sulut ini menegaskan monitor dilakukan mulai Rabu 6 maret 2024.
“Agar menyambut bulan puasa lonjakan harga bahan oangan di Sulut bisa dimonitor,” tutup Wagub.
(***/Sis Piero)
