DETIKSULAWESI.COM, BOLTIM — Menyusul terkendala anggaran, akhirnya pembentukan kampung desa Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), terhenti.
Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Pemkab Boltim, Ahmad Mulyadi, menuturkan sejak tahun 2016 sampai 2019 jumlah kampung KB di Kabupaten Boltim, terdapat di 13 desa.
“Tahun ini, tidak ada penambahan kampung KB. Karena masalah anggaran dari pusat tidak ada,” terang Ahmad Mulyadi, Jumat (12/07/19).
Perlu diketahui, 13 Kampung KB tersebut terdapat di Desa Motongkad Selatan, Buyandi, Togid, Bulawan, Motongkad Baru dan Dodap Pantai, desa Moonow, Bukaka, Loyow, Iyok, Jiko Port, Jiko Belangga serta Desa Mooat.
Dikatakannya, pembentukan kampung KB, sangat bermanfaat mulai dari segi Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.
“Karena mampu meningkatkan sumber daya manusia, turunnya angka kemiskinan, jumlah peserta KB meningkat serta turun kematian ibu dan anak,” tuturnya.
Kata dia, anggaran pembentukan kampung KB tidak ada. Awalnya satu desa Rp5-15 juta, dan di Boltim, hanya ada tahun ini, anggaran pusat untuk biaya penyuluhan kegiatan di 80 desa sebesar Rp1,1 miliar.
Diketahui pula kata Mulyadi, dalam melaksanakan penyuluhan, petugas penyuluh KB memberikan wawasan kepada pasangan usia subur baik wanita atau pria, dalam merencanakan keluarga berkualitas ke depan yakni dua anak cukup.
Kepala Bidang Keluarga Berencana, Julius Sanding, menambahkan, di Kabupaten Boltim, masih kekurangan petugas KB. Saat ini untuk Kecamatan Tutuyan, masih kosong petugas KB. Hanya ada enam kecamatan terisi petugas.
“Kami sudah menyurat ke Provinsi, untuk meminta petugas KB baru,” ujar Julius Sanding.
Ia menambahkan, program kampung KB untuk desa dari Pusat. Sekarang dihentikan,karena masalah dana alokasi khusus (DAK) dihentikan. Sedangkan anggaran daerah Rp400 juta per tahun.
(hik)
