DETIKSULAWESI.COM, BOLTIM — Meyusul banyaknya peyelenggara Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019, tingkat PPS dan KPPS serta petugas kemaanan dari Kepolisian yang akan melahirkan Pemimpinan Negara, sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), sejumlah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat daerah, provinsi hingga pusat, adalah bencana nasional.
Hal tersebut dikatakan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Provisi Sulawesi Utara (Sulut) Sehan S Landjar SH, Kamis (25/04/2019), ketika melihat situasi nasional yang menurutnya sangat darurat.
“Pemilu kali ada 109 petugas tingkat PPS dan KPPS serta 15 persoil kepolisian meninggal dunia saat menjelang pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan. Ini bencana Negara, bencana nasional. Pemilu Indonesia masuk kategori darurat. Kenapa? Karena banyak memakan korban jiwa,” tutur Sehan.
Seha Landjar yang juga Ketua DPW PAN Sulut, bahwa bencana alam yang mengorbankan banyak nyawa manusia, disorot semua mata.
“Tetapi Pemilu serentak yang mengorbankan ratusan nyawa para pahlawan demokrasi, seperti tidak hangat dan kurang diperhatikan di seluruh daerah,” imbuhnya.
Dia juga mencontohkan, pesawat jatuh, korban bencana alam kita peduli. Masa Pemilu yang sudah mengorbankan saudara kita terasa adem-adem. Kita ini dilirik banyak Negara loh, karena sudah 12 kali pemilu di Indonesia, tapi baru kali ini yang cukup amburadul, dan juga tidak transparan.
“Sudah seminggu tapi masyarakat belum menerima pengumuman dari penyellenggara siapa pemimpin Negara kita,” ucap Sehan dengan nada kesal.
Dia menduga, ada permainan yang terjadi di Negara tanpa menyebutkan kubu mana. sehingga tidak ada yang berani mengumumkan hasil pemilihan presiden tahun 2019.
“Mengapa amburadul, terbukti. Banyak Perhitungan bahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) disejumlah daerah, termasuk di Sulut,” ungkapnya.
Perlu diketahui, khusus di Kabupaten Boltim, untuk stabilitas keamanan harus diakui sangat baik. Kalau tidak salah yang potensi ada 22 TPS PSU di Boltim.
“Akan tetapi oleh pihak penyelenggara akan melihat lagi bentuk kasusnya atau tingkat pelanggarannya,” tambahnya.
Sekedar diketaui, kata Sehan, pelaksanaan pemilu ini pihaknya menilai sangat amburadul. “Masa C1 saja saya lihat ada yang harus pinjam kesana-kesini. Ini pertanda banyak penyelenggara tingkat PPS dan KPPS tindak paham,” sorot Sehan.
(matok’s)
