DETIKSULAWESI.COM, BOLTIM — Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mengalami kekurangan (Minim).
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melalui Kepala Bidang (Kabid), Keluarga Berencana Pemkab Boltim, Julius Sanding, Senin (15/07/19), mengatakan, penyuluh di daerah ini, hanya enam orang dalam melayani 80 desa di tujuh kecamatan.
“Selama ini, program keluarga berencana seperti pendataan, pembinaan, penyuluhan serta pelayanan tidak maksimal, karena kurangnya tenaga penyuluh,” aku Sanding.
Tercatat data di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemkab Boltim, masih tingginya warga mengunakan metode kontrasepsi jangka pendek seperti suntik dan pil KB. Kontrasepsi suntik 5371 dan Pil 3930 orang.
Sedangkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang dianjurkan Pemerintah sangat rendah, Implan 2353, Ayudi 204, MOW 312 dan MOP 50 orang.
“Program KB dari Kami, tak bisa jalan, karena kurangnya tenaga penyuluh,” aku Julius Sanding.
Dikatakannya, seharusnya tenaga penyuluh di Boltim, ditambah, agar proses penyuluhan dan pemasangan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tidak ada kendala.
“Sebab kenyataanya satu orang penyuluh harus bertugas melayani 10-20 desa. Jadi memang mereka kerja berat,” tuturnya.
Kata dia, jika hal ini terus dibiarkan, maka program KB tidak bisa maksimal di Boltim. Sebab perserta KB saat ini 12.366 dari jumlah pasangan usia subur di Boltim 14.443 orang.
Memaksimalkan pelayanan KB mulai dari pendataan hingga pemasangan alat kontrasepsi, dinas mengangkat Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Boltim, Ahmad Mulyadi mengatakan, tenaga penyuluh memang sudah menjadi tanggung jawab Provinsi Sulawesi Utara.
Saat ini, penyuluh Kecamatan Tutuyan kosong. Jadi penyuluh di Boltim hanya ada 6 orang bertugas.
“Kami sudah usulkan ke Provinsi Sulut. Namun sampai sekarang belum direalisasi,” ucap Ahmad Mulyadi.
Selain itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Pemkab Boltim, terkendala biaya operasional dari APBD. Tahun ini anggarannya Rp400 juta.
“Jadi harus didahulukan program perioritas,” imbuhya.
(hik)
