DETIKSULAWESI.COM, PALU – Wali kota Palu, Drs. Hidayat, M.Si didampingi Plt. Kadis Sosial Sidik, menyerahkan langsung Data Penerima Jaminan Hidup (Jadup) Korban Bencana di Palu kepada pihak Kemensos RI pada Rabu, (7/8/2019) kemarin, di Ruang Kerja Wali kota Palu.
Ada sekitar 26.000 data penerima Jadup pada tahap pertama ini yang diserahkan Wali kota Palu kepada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos RI, Rachmat Koesnadi.
Wali kota, mengungkapkan adanya kesulitan yang dihadapi untuk menghimpun data para korban penerima Jadup pada tahap pertama ini.
Hal tersebut dikarenakan ada sekitar 40.000an jiwa lebih data korban bencana di Palu yang harus divalidasi.
Menurutnya sudah hampir 3 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palu bekerja sampai malam bahkan sampai esok harinya untuk melengkapi dokumen kependudukan milik masyarakat yang hilang akibat bencana tanggal 28 September 2018 silam.
“Setelah kita diskusi tadi, ternyata tidak perlu KTP. Yang tidak ada KTP-nya cukup dengan keterangan kependudukan. Ternyata bisa. Nah kemarin kan Dinsos masih harus mencari KTP dan lain sebagainya ditambah lagi blangko KTP yang diberikan dari pusat kepada kita sangat terbatas,” ungkapnya.
Dengan begitu, Wali kota meyakini untuk menghimpun data penerima Jadup korban bencana tahap kedua dan seterusnya akan cepat terselesaikan sehingga datanya pun cepat diserahkan kepada pihak Kemensos RI.
Selain itu, Wali kota, juga menginginkan kepada pihak Kemensos RI, agar Jadup korban bencana diberikan secara serentak, meskipun datanya diserahkan secara bertahap.
Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
Sementara itu, Direktur Bpk. Rachmat Koesnadi mengatakan besok pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pihak Bank sebagai penyalur dana Jadup sekaligus menyerahkan data penerima Jadup tersebut. Untuk di kota Palu, Bank yang akan digunakan adalah Bank Mandiri.
“Pihak Bank akan memverifikasi kembali data ini dengan data Dukcapil, sehingga jika sudah clear semua akan dibukakan rekening kolektif dan akan diinformasikan kepada Kemensos, dan pihak Kemensos akan menginformasikan lagi kepada Pemerintah kota Palu,” jelasnya.
(Humas dan Protokol Setda kota Palu)
