DETIKSULAWESI.COM, JAKARTA — Dewan Pimpunan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia, menggelar diskusi yang bertajuk Refleksi Akhir Tahun 2019, dengan topik pembahasan Deteksi Dini Ancaman Nasional Jelang Pilkada Serentak 2020.
Bendahara Umum DPP KNPI, Tweedy Ginting, mengatakan, upaya memetakan potensi ancaman nasional amat penting dilakukan, terutama mendekati momen-momen seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur-Wakil Gubernur dan Bupati-Wakil Bupati serta Walikota-Wakil Walikota, digelar serentak pada tahun 2020.
“2020 tahun depan ada 270 daerah menggelar Pilkada serentak di 9 provinsi, 37 kota, dan 234 Kabupaten. Karena itu perlu dilakukan pemetaan potensi ancaman nasional,” terang Tweedy di Gedung RRI, Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Dia menjelaskan setidaknya ada 5 yang berpotensi berbahaya dalam pilkada. Pertama soal sebaran berita hoaks. Mabes Polri mencatat ada 3.500 media sosial dan 30.000 lebih konten hoaks yang mengandung SARA.
“Selanjutnya politik identitas. Kalau tidak disikapi serius bisa mengarah kepada rasisme pascapemilunya,” tutur Tweedy.
Dua hal lainnya yang perlu disikapi, kata Tweedy, adalah terkait money politics dan polarisasi masyarakat. Menurut dia, sepanjang pemilu di Indonesia, politik uang telah menjadi bahasan utama dan menjadi persoalan klasik.
“Terakhir soal penyebaran paham radikalisme dan anti Pancasila. Kita harus waspada betul dengan ancaman ini,” tegas Tweedy.
Sumber: beritasatu.com
