DETIKSULAWESI.COM, BOLTIM — Pendidikan (Edukasi) politik, yang berkalanjutan sangat peting dan diperlukan dalam rangka untuk menyiapkan rakyat yang cerdas dan pemimpin berkualitas serta berdedikasi tinggi kepada nusa dan bangsa.
Demikian disampaikan Fuad S Landjar SH, dalam kampanye dialogis di Desa Tombolikat Selatan, Kecamatan Tutuyan, Kamis (04/04/2019).
Fuad Landjar merupakan Calon Legislativ (Caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) nomor 10 Dapil 1 untuk DPRD Boltim, dalam kampanyenya mengatakan, rakyat sebagai pelaku utama dan penentu siapa yang berhak menempati kursi kepemimpinan, mendapat tanggung jawab yang sangat besar dalam rangka pembangunan selanjutnya.
“Menurut saya perlu adanya pendidikan politik kepada masyarakat, agar benar-benar peduli dengan pemilu untuk legislatif maupun eksekutif yang berkualitas,” tutur Fuad, dihadapan simpatisannya, Kamis (04/04/2019).
Dia juga mengatakan, masyarakat jangan dimanjakan dengan politik transaksional, tapi lebih baik dengan pendidikan politik terkait apa yang akan diperjuangkan oleh caleg. Jika hal itu dilakukan maka setidaknya akan menghentikan budaya politik transaksional dan hasil politik kita akan lebih berkualitas.
“Kita jangan hanya dibujuk dan dikasi uang untuk memilih seseorang, namun pada akhirnya masyarakat itu sendiri akan dirugikan selama lima tahu kedepan,” tuturnya.
Perlu diketahui, kata Fuad, selaku wakil rakyat melekat sebagai pelayan dan harus menjalankan fungsinya yakni, Budgeting, Pengawasan dan Legislasi.
Dijelaskan Fuad Landjar, sesuai dengan keberadaan wakil rakyat atau anggota legislatif sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang seorang wakil rakyat memang sudah digariskan fungsinya sebagai pembuat peraturan perundang-undangan (legislasi), penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, wakil rakyat tersebut diharapkan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya.
“Dengan kata lain wakil rakyat harus mampu memperjuangkan sebuah kebijakan atau produk hukum yang nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang benar-benar hidup ditengah masyarakat. Begitu juga sebagai pengawas harus dapat memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat bermanfaat dan tidak terlahir secara percuma,” imbuhnya.
(matok’s)
