DETIKSULAWESI.COM, BOLTIM —
Meski penyebaran Covid-19 belum diketahui kapan akan berakhir, namun penerapan New Normal atau tatanan normal baru dibeberapa daerah di Indonesia sudah mulai diterapkan. Salah satunya yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim)
Saat ini warga sudah mulai beraktifitas normal seperti biasa. Pasar tradisional dibuka kembali, aktifitas sekolah telah berjalan, bahkan masyarakat sudah kembali dengan kesibukan pekerjaan keseharianya masing-masing. Itu artinya, hidup new normal telah dijani oleh sebagian besar warga Boltim.
Namun yang menjadi pertanyaan, paket sembako atau hak rakyat tahap dua yang disediakan oleh Bupati Boltim Sehan Landjar, sampai saat ini tak juga kunjung disalurkan oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Boltim.
Ismail Mokodompit, mewakili warga Boltim mengaku sangat kecewa terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Boltim.
Pasalnya menurut dia, DKP dinilai lambat dalam membagikan paket sembako atau bantuan pangan kepada warga yang terkena imbas Covid-19.
“Harusnya Dinas Pangan lebih siap, sigap, bergerak cepat, dan tidak boleh lambat. Keterlambatan gerak lambat Dinas saat ini, dinilai telah
Mengakibatkan tertundanya pemenuhan hak rakyat, “ tegas Ismail.
Bantuan Sosial Tunai (BST) penyalurannya lambat, kini penyaluran BST sudah masuk tahap tiga.
“Harusnya sembako tidak boleh dibiarkan menumpuk lama di gudang BPU atau BPU Tutuyan karena bisa jadi makanan tikus. Harus segera
didistribusikan karena masayarakat sekarang sudah mulai hidup normal, “ ujar ismail.
Bahkan menurut dia, meski era new normal telah diterapkan, masyarakat Boltim yang terdampak COVID-19 masih membutuhkan bantuan.
“Masyarakat harus tetap dibantu untuk memulihkan perekonomian mereka. Apalagi kelompok masyarakat yang betul-betul terpapar ekonominya akibat dampak COVID-19,” tukasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Boltim Kissman Mamonto mengatakan, penyaluran sembako untuk tahap kedua sudah bisa dilakukan dalam minggu ini. Namun, kecepatan penyaluran bergantung dari data yang di masukan oleh pihak desa.
“Sebagian besar desa-desa sudah masukan data, namum masih ada juga desa melakukan perbaikan data. Jadi kami tunggu data semua desa masuk baru disalurkan serentak, “ kata Kissman.
“Untuk menyalurkan tahap dua juga perlu dilengkapi dengan SPJ tahap satu. Kami berharap soal data dan SPJ cepat seleasai supaya penyaluaran sembako untuk tahap kedua ini segera dilakukan, “ ujarnya.
(Parz)
