DETIKSULAWESI.COM, BOLTIM — Menyusul sering kehabisan Bahan Bakar Minyak (BBM), di Satuan Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Tutuyan, kini menuai sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongodow Timur (Boltim), Sofyan Alhabsyi.
Pasalnya, kata Sofyan Alhabsyi, berbagai jenis BBM, baik itu jenis solar, Dexlate, Pertamax, Pertalite dan premium bersubsidi cepat habis, bahkan tanki yang masuk pada malam hari, paginya pun langsung habis.
“BBM masuk malam hari di SPBU Tutuyan, paginya habis. Ini masuk korupsi dan sengaja dibiarkan,” sentil Alhabsyi, Rabu (18/09/2019).
Sofyan sendiri saat ditemui di kantor DPRD Boltim, oleh sejumlah wartawan, dirinya sangat geram dengan BBM yang ada di SPBU Tutuyan, karena cepat kehabisan.
“Inikan minyak masih ada tadi malam jam 11, paginya sudah tidak ada, solar dan bensin. Solar lebih dulu masuk kemudian bensin. Paginya saya ingin mengisi solar sudah tidak ada. Kalau diminum pun tidak akan cukup seandainya itu air. Tidak akan abis,” tegasnya.
Sofyan yang merupakan anggota legislatif terpilih untuk ketiga kalinya ini mengatakan, SPBU Tutuyan, lebih mengutamakan pelayanan gallon ketimbang melayani kendaraan yang ada di Boltim.
“Ya, mereka (karyawan SPBU), lebih mengutamakan pelayanan bagi yang menggunakan gallon. Sebab ini ada indikasi telip, makanya mereka jual ke gallon. Mengapa mereka sengaja jual ke gallon, ada dugaan mereka dapat fee sebesar Rp 10.000/gallon,” beber Sofyan.
Ia juga meminta wartawan untuk menghitungnya. “Coba kalian hitung kalau tangki 8000 liter dibagi 30 liter/galon, berarti ada 2666 galon, dikali 10rb berarti ada 2.6 juta, kalau tiap hari seperti itu, belum dua item, di kali 2 truk solar dan bensin sama, berarti ada 500 galon lebih, setiap harinya ada 5 juta lebih, itu per hari, berapa perbulannya korupsinya,” tegasnya.
Olehnya, Sofyan menduga ada unsur pembiaran oleh aparat penegak hukum. Police Line pun katanya hanya terpasang beberapa menit lalu terbuka lagi.
“Jangan nanti rakyat yang lakukan tindakan. Dianggap lagi salah, karena menghakimi dan lain sebagainya, karena saya anggap ini pembiaran bagi aparat penegak hukum,” tegasnya kembali.
(Parz)
