DETIKSULAWESI.COM, BOLMUT – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) saat ini sedang mematangkan persiapan menuju Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Hal ini disampaikan oleh Kepala SMK Kaidipang, Ansar Nusa, S.Pd, M.Si, kepada wartawan Detik Sulawesi saat bertandang ke ruangan kerjanya, senin (11/01/2021).
Ansar mengungkapkan tentang proses pembelajaran tatap muka ini.
“Para wali siswa telah menyetujui tentang penerapan PTM ini dalam rapat yang digelar pada hari jumat (08/01/2021), kita gelar rapat bersama Komite sekolah,” papar mantan aktifis kampus ini.
Ansar menerangkan bahwa PTM ini bukanlah hal wajib, tapi boleh, sehingga tergantung izin dari wali siswa.
Tidak hanya itu, menurut Kepsek bahwa sekolah juga berkewajiban mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan penerapan PTM ini.
“Kita akan menunggu juga izin dari Pemerintah Daerah, dan kita juga akan terus berkordinasi dengan pihak terkait seperti Satgas Covid-19 dan Dinas Kesehatan dalam penerapan ini,” terangnya.
Kepsek juga memastikan kesiapan fasilitas dan perangkat dalam penerapan ini.
“Kita akan terapkan shift kelas, maksimal adalah 18 orang siswa dalam satu kelas, jika siswa lebih dari 18 dalam satu kelas, maka akan kita bagi dua, sekolah akan siapkan wastafel di tiap kelas, masker dan pelindung wajah,” paparnya.
Tak fasilitas, sekolah juga akan menyiapkan Satgas internal sekolah yang akan melibatkan para siswa lewat Pramuka, PMR dan tentunya dibawah pengawasan ketat para guru.
“Tujuannya dibentuk satgas internal sekolah ini, untuk selalu mengingatkan setiap saat pada para siswa untuk menerapkan protokol ketat Covid-19, seperti larangan berkerumun, menjaga jarak, selalu pakai masker dan cuci tangan setiap saat,” ujarnya.
Untuk kesiapan ini, maka pihak sekolah akan kordinasi langsung dengan pihak Satgas Covid-19 Kabupaten Bolmut untuk memeriksa dan memastikan persiapan pihak sekolah, apakah memenuhi syarat atau tidak untuk penerapan PTM.
“Dari semua kesiapan ini, maka yang paling penting adalah izin Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati,” tutup Ansar.
(ridwan)
