DETIKSULAWESI.COM, KENDARI — Menyusul telah mencuatnya dipermukaan terkait kasus desa fiktif, bahkan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani pun turut angakat bicara, dimana terdapat Desa Hantu di Kabupaten Konawe, Provensi Sulawesi Tenggara (Sultra), desa tersebut tak berpenghuni alias uka-uka.
Olhnya, Laode Bariun, pengamat hukum dan tata negara Sultra, menegaskan, terjadinya desa fiktif di Konawe tak lepas dari campur tangan berbagai pihak baik di Kabupaten, Provensi maupun pemerintah pusat.
“Ini ada yang tak beres, aparat penegak hukum janga tebang pilih dan usut tutnas otak pelaku pembuatan desa fiktif,’ tegasnya, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (06/11/2019).
Ditegaskan Bariun, dalam pembetukan desa diawali dari Pemerintah Desa, Kecamatan dan pihak BPMD Pemerintah Kabupaten (Pemkab), diteruskan oleh Bupati kemudian direstuai DPRD Kabupten untuk di tindak lanjuti ke Pemeritah Provensi, sebalum dibawa ke Kemandagri.
“Ya ini banyak hal yang harus diperiksa, baik aparat desa pemekaran, hingga ketingkat pemerintah pusat, bagaimana caranya RABDes bisa keluar masuk kepuasat, sehingga keluar Dana Desa (Dandes),” sentil Bariun.
Lanjut Dosen Hukum Universitas Sulawesi Tengggara ini, bahwa pihaknya meminta aparat penegak hukum agar tidak tebang pilih dalam pengusutan kasus desa ‘uka-uka’ tersebut yang sudah menelan dana desa miliaran rupiah.
“Saya berharap penegak hukum tidak tebang pilih dalam penegkan kasus desa fiktif, dan semuanya harus bertanggungjawab,” tegasnya kembali.
“Soal ‘Desa Hantu’ saat ini banyak muncul hal yang sama. Desa tersebut muncul tiba-tiba demi mendapatkan alokasi anggaran program dana desa yang sudah dijalankan pemerintah,” tuturnya.
(edison)