DETIKSULAWESI.COM,BOLMUT – Sekelompok massa aksi yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Bolmut (AMPB) hari ini menggelar aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).
Aksi ini digelar saat Paripurna DPRD Bolmut melaksanakan paripurna dalam rangka HUT-15 Kabupaten Bolmut, Senin (23/05/2022).
Massa aksi tiba di depan kantor DPRD Bolmut pada jam 10.00 dan kemudian masuk ke halaman pada jam 12 usai pelaksanaan paripurna.
Dalam aksinya, AMPB menyuarakan tuntutan untuk evaluasi 15 tahun kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Bolmut dalam hal :
1. Pertanian, kelautan dan perikanan
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Pembangunan infrastruktur
5. Pelayanan publik
6. Penegakan hukum
Itulah sejumlah point aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi.
Massa aksi pun meminta agar Bupati datang dan menemui massa aksi, tuntutan inipun langsung dipenuhi oleh Bupati Depri Pontoh, didampingi oleh Wakil Bupati Amin Lasena dan Ketua DPRD Frangky Chendra.
Dalam pernyataanya, Bupati mendukung pernyataan massa aksi tentang kondisi pendidikan masih rendah.
“Anggaran pendidikan sudah teranggarkan sudah 20% dari APBD”, ujar Bupati.
Bupati juga menyinggung dana pendidikan bukan hanya akhir studi.
Soal kampus, Bupati menyampaikan, karena kampus negeri masih sifatnya moratorium, sehingga mengambil langkah mendirikan kampus Politeknik, namun ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi.
Tuntutan Rudis Gulantu, Bupati menjelaskan, Pemda sudah menganggarkan anggaran perbaikan.
“Saya tidak menyalahkan siapa, hanya , siap diperbaiki dan akan ditinggali,” tegasnya.
Kemudian soal kelangkaan pupuk, Bupati memaparkan anggaran pupuk 2,8 M, ditenderkan dan dibagi ke masyarakat yang membutuhkan.
“Saya perintahkan dinas terkait agar meneliti dengan baik dalam soal pemyaluran, dan akan dievaluasi, kemudian Kartu Ideal, saya belum izinkan untuk dikeluarkan, agar tidak terjadi tumpang tindih. Akan dievaluasi dan diproses,” ucapnya.
Senada dengan ini, Wakil Bupati menyampaikan secara singkat tentang data, Wabup meminta data, soal orang miskin harus sajikan by name dan by adres agar bisa ditindaklanjuti.
“Berharap setelah ini, akan ada data riil, sehingga kita bisa duduk bersama membicarakan agar ada solusinya, sekali lagi sodorkan data”, tegas Wabup.
(ridwan)