KOTAMOBAGU – Kelangkaan LPG ukuran 3 kilogram yang terjadi di Kota Kotamobagu selama sepekan terakhir telah menarik perhatian banyak pihak, khususnya pemerintah daerah. LPG 3 kilogram merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, terutama untuk keperluan rumah tangga dan usaha kecil menengah (UKM).
Ketika terjadi kelangkaan, dampaknya dirasakan langsung oleh warga, terutama mereka yang mengandalkan LPG sebagai sumber energi utama dalam kehidupan sehari-hari.
Pemerintah Kota Kotamobagu, di bawah kepemimpinan Penjabat Wali Kota Abdullah Mokoginta, segera merespons situasi ini dengan berbagai langkah konkret.
Dalam pernyataannya kepada media setelah menghadiri rapat paripurna DPRD, Senin 9 September 2024, Mokoginta menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti masalah kelangkaan LPG tersebut.
Wali Kota Abdullah Mokoginta mengungkapkan bahwa pihaknya langsung memerintahkan tim ekonomi pemerintah daerah untuk mencari solusi terkait kelangkaan ini.
Ia bahkan meminta agar Asisten Dua dan Kepala Bagian Ekonomi Kota Kotamobagu segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pasokan LPG 3 kilogram kembali normal.
“Untuk kelangkaan LPG sudah kita tindaklanjuti. Asisten dua dan kepala bagian ekonomi sudah melaporkan bahwa semua itu secepatnya dipenuhi,” ungkap Abdullah Mokoginta kepada wartawan.
Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan yang langsung berdampak pada masyarakat.
Pemerintah Kota Kotamobagu memahami bahwa kelangkaan LPG ini berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi lokal, terutama di sektor UKM yang banyak bergantung pada penggunaan LPG 3 kilogram sebagai bahan bakar operasional.
Abdullah Mokoginta juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik terkait kelangkaan LPG ini. Ia menjamin bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya memastikan kebutuhan LPG masyarakat terpenuhi.
Pemerintah telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk mengatasi kendala distribusi yang mungkin terjadi.
“Pada prinsipnya aman, karena kebutuhan LPG harus dipenuhi pihak Pertamina,” tambah Abdullah Mokoginta.
Pernyataan ini memberikan rasa tenang bagi masyarakat yang khawatir akan berlarutnya kelangkaan LPG di daerah mereka.
Dengan adanya jaminan dari pemerintah, diharapkan masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian dalam jumlah besar-besaran yang justru dapat memperburuk situasi kelangkaan.
Kelangkaan LPG 3 kilogram tidak hanya berdampak pada sektor rumah tangga, tetapi juga pada pelaku usaha kecil. Warung makan, pedagang kaki lima, dan usaha mikro lainnya yang menggunakan LPG sebagai bahan bakar untuk memasak merasakan dampak langsung dari kelangkaan ini.
Ketika pasokan LPG terbatas, biaya operasional meningkat, dan hal ini dapat mempengaruhi harga jual produk mereka.
Oleh karena itu, tindakan cepat dari pemerintah daerah menjadi sangat penting. Selain memastikan ketersediaan LPG, pemerintah juga perlu berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat agar tidak panik dan tetap bijak dalam menggunakan LPG.
Langkah preventif ini bertujuan untuk mencegah adanya kelangkaan lanjutan yang disebabkan oleh panic buying atau pembelian dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Selain memastikan ketersediaan LPG, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga di pasaran.
Kelangkaan LPG sering kali diiringi dengan kenaikan harga yang tidak wajar, terutama jika distribusi terganggu. Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat terhadap harga di pasaran agar tidak terjadi spekulasi harga yang merugikan konsumen.
Wali Kota Abdullah Mokoginta, melalui jajarannya, telah menginstruksikan agar distribusi LPG dipantau dengan baik.
Pemerintah juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan tidak ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi ini dengan menimbun LPG atau menjualnya dengan harga yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).
Dalam menghadapi masalah kelangkaan
LPG, sinergi antara pemerintah daerah dan Pertamina sangat krusial. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas distribusi LPG, Pertamina diharapkan dapat mempercepat proses pengiriman LPG ke wilayah-wilayah yang mengalami kelangkaan. (*)
