DETIKSULAWESI.COM, BOLTIM — Menyusul adanya dugaan belum disalurkannya bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH), di Desa Bukaka, Kecamatan Kotabunan, Senin (11/02/2019), pihak Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), memanggil hearing Sangadi (Kades) Bukaka dan Dinas Sosial.
Ketua Komisi III DPRD Boltim, Reevy Lengkong, menegaskan, pihak Dinas Sosial, harus segera menyelesaikan masalah RTLH di Bukaka, hingga tuntas. Kuat dugaan ada penerima bantuan belum menerima bahan untuk membangun.
“Selaku wakil rakyat, melekat fungsi kotrol, maka kami melihat adanya dugaan bantuan RTLH, kepada warga penerima di desa Bukaka. Kami mempertanyakan kinerja dan fungsi pengawasan terhadap penyaluran RTLH,” tegas Reevy Lengkong.
Dikatakannya, Dinas Sosial, selaku instansi teknis yang menangani masalah bantuan RTLH dan Sagadi atau Kepala Desa (Kades), harus terus mengawasi dan memberikan informasi tentang perkembangan pembangunan RTLH di wilayahnya.
“Jika tidak selesai, tahun depan sudah tak akan diberikan lagi,” ucap Reevy.
Kepala Dinas Sosial, Kabupaten Boltim, Ir Hi Rudi Malah, menjelaskan, pihaknya akan segera menyelesaikan masalah bantuan RTLH di Desa Bukaka.
“Dinsos Boltim, akan turun lapangan guna menginventaris semua bahan yang sudah diterima pihak penerima,” tegas Rudi.
Dijelaskannya, jumlah penerima RTLH di Desa Bukaka, terdapat 28 Kepala Keluarga (KK), itu dianggarkan melalui APBD dan 2 serta 2 KK penerima melalui CSR pihak swasta.
“Kedepan kami akan lebih teliti dan cermat dalam melakukan pengawasan RTLH. Sebab tahun ini jumlah RTLH sebanyak 750 unit bantuan.
(matok’s)
