DETIKSULAWESI.COM, BOLTIM —
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, di ruang paripurna DPRD Boltim, Selasa (30/06/2020).
Rapat Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar yang dihadiri para anggota DPRD.
Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar mengatakan, rapat paripurna DPRD tentang penyampaian Ranperda pertanggungjawaban APBD 2019 merupakan hasil dari Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Boltim.
“Rapat paripurna penyampaian Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 adalah salah satu hasil program dari Banmus,” ujar Fuad Landjar.
Sementara itu Bupati Boltim Sehan Salim Landjar SH, menjelaskan penyampaian hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel atas kebijakan selama tahun anggaran 2019.
“Pelaksanaan pertanggungjawaban APBD 2019 menurut Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan kepala daerah wajib mengajukan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD selambatnya 6 bulan setelah tahun berakhir,” ujar Sehan Landjar.
Kata Bupati yang kini memasuki tujuh bulan diakhir jabatannya sebagai Bupati Boltim menyampaikan, APBD 2019 sudah melewati audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
“Walaupun pemeriksaan BPK RI di masa pandemi COVID-19, namun Pemda Boltim dapat mempertahankan opini WTP yang ketujuh kalinya berturut-turut. Laporan pertanggung jawaban merupakan implementasi dari penerapan kebijakan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan,” tandas Sehan Landjar.
Dalam pandangan fraksi, Rolia Mamonto politisi Partai Golkar mewakili 4 fraksi di DPRD Boltim yakni fraksi PAN, fraksi PDI-P, fraksi Golkar dan fraksi Restorasi setuju untuk dibahas ke tahap selanjutnya.
(Parz)
