Pemda Boltim Kembali Raih Opini WTP Tujuh Kali Berturut-Turut
DETUKSULAWESI.CO, BOLTIM – Untuk ketujuh kalinya, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Meraih Kembali Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari laporan Keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Boltim tahun 2019. Pengumuman dilakukan melalui Video Conference di gedung Aula lantai tiga kantor bupati Senin (11/05/2020).
Dalam Video Conference ini bersama Gubernur Sulawesi utara Olly Dondokambey, SE, Pimpinan DPRD sulawesi utara, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi utara, serta para Bupati dan Walikota.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi dalam sambutannya mengatakan bahwa opini WTP yang diterima oleh para Kepala Daerah harus dijadikan motivasi dalam mewujudkan administrasi keuangan yang lebih baik.
Sebab, WTP merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Dengan diraihnya kembali opini WTP tersebut, Bupati menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dilingkungan Pemda Boltim. Baik jajaran eksekutif maupum legislatif yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan daerah sehingga Boltim meraih kembali Opini WTP.
“Terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras sehingga Boltim kembali merai Opini WTP, dan ini adalah yang ke 7 kali Boltim memperoleh predikat WTP dalam pengelolaan keuangan,” jelas Bupati bangga.
Sementara Kepala Inspektorat Boltim Meyke Mamahit, bahwa WTP opini terbaik dan 7 kali berturut-turut tentu itu merupakan hasil kerja sama dan bukan hanya eksekutif akan tetapi pers atau wartawan juga melakukan pengawasan.
“Jadi ketika ada WTP yang ke 7 kali adalah perjuangan kita bersama, mulai dari tingkat atas dan SKPD sampai kepada ASN,” terangnya.
Lanjutnya, pihaknya mengharapkan tentu WTP bukan hanya sampai 7 kali saja akan tetapi sampai seturusnya, agar Boltim kedepan lebih baik lagi untuk melayani masyarkat.
“Sedangkan yang kita olah ini tentu uang masyarakat. Dan laporan ini tentu untuk mesejahterakan masyarakat bahwa uang ini dari rakyat dan untuk rakyat,” pungkasnya.
Dalam Video Conference tersebut, Bupati Sehan Salim Landjar, didampigi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fuad Landjar, Wakil Bupati Rusdi Gumalangit, Sekda Sony Waroka, Wakil Ketua DPRD masing-masing Medy Lensun dan Mohamat Jabir, Kepala Inspektoratda Meyke Mamahit, Pimpinan Satuan Kerjad Perangkat Daerah (SKPD).
(Advertorial)
