DETIKSULAWESI.COM, KONSEL – Mensukseskan program Bupati Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), H Surunuddin Dangga, menjadi prioritas Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Konsel. Menekan angka kemiskinan dan menciptakan hunian yang layak adalah salah satu program yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Disperkim Konsel, lndra Rusdin, saat ditemui detiksulawesi.com di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu mengatakan, program pembangunan di instansi yang dipimpinnya merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang termuat dalam visi misi Bupati periode 2016-2021.
“Khusus di Disperkim adalah dengan menuntaskan semua RTLH di akhir periode pertama Bupati Konsel. Minimal kita realisasikan program ini dengan presentase minimal 80 persen atau lebih,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan pemukiman di daerah tersebut melalui empat sumber pendekatan, sesuai dengan peraturan menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2011, yakni tanggung jawab penyelenggara perumahan secara Nasional adalah pusat melalui kementerian terkait. Pemerintah daerah baik itu pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga dana desa dan balai yang bersentuhan dengan permukiman.
“Keempat sumber pembiayaan itu disinergikan, untuk mempercepat cita-cita Bupati Konsel agar bisa terwujud,” sebutnya.
Dijelaskannya, di Disperkim Konsel memiliki dua bidang yang pertama menangani perumahan baik itu RTLH maupun bangun baru, serta masalah pemukiman yang minimal terwujudnya sarana prasarana, rutinitas umum baik itu drainase lingkungan ,jalanan lingkungan, pembuangan air limbah dan sanitasi. Adapun sarananya adalah ketersediaan rumah-rumah ibadah,kegiatan sosial kemasyarakatan tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan utilitas umum itu adalah ketersediaan listrik masyarakat.
“Jadi saat saya jadi Kadis Perkim Konsel pada 29 November tahun 2019 lalu, yang saya perbaiki itu awalnya data base. Ini yang menjadi masalah karena tanpa data bagaimana kita bisa mengukur, jadi ini program pertama saya,” ungkapnya.
Hasil data base yang dihimpun ungkapnya, ditemukan masih ada 8 ribu RTLH di Konsel. Berkat data base tersebut, instansi yang dipimpinnya dapat mengukur program yang akan dilaksanakan selanjutnya.
“Jadi dengan ada data base itu kita bisa ukur, misalnya di tahun 2019, kita manfaatkan semua sumber yang ada. Jadi kita berharap diakhir periode nanti pada tahun 2021 persoalan tersebut bisa diselesaikan,” ungkapnya.
Sesuai dengan empat sumber pendanaan untuk menyelesaikan RTLH di Konsel,selain melalui dana APBN, program di Disperkim Konsel juga didanai oleh APBD setiap tahunnya.Menurutnya, diawal periode tahun 2016 lalu sebanyak 20 ribu unit RTLH hingga saat ini yang sudah diselesaikan sebanyak 12 ribu unit. Jika dipresentasekan sebanyak 67 persen RTLH di Kabupaten Konsel telah diselesaikan.
Di tahun ini, Pemkab Konsel keciprat bantuan pusat sebanyak 400 unit, APBD Konsel sebanyak 30 unit dan provinsi sebanyak 30 unit. Diakui ada penurunan jumlah bantuan dari Pemerintah. Turunnya jumlah bantuan itu bukan tanpa sebab namun kerapnya bantuan tersebut diprotes berlebihan.
“Sebenarnya pemprov itu mengambil peran yang besar yakni 1000 unit setiap tahun. Namun karena terkadang bantuan itu diributkan sehingga turun drastis, “paparnya.
Karena koreksi yang berlebihan lanjutnya bantuan RTLH dari pemerintah provinsi itu turun drastis. Ia mencontohkan di tahun 2017 lalu, Konsel mendapatkan bantuan sebanyak 1000 unit. Namun karena dipersoalkan berlebihan akhirnya terus mengalami penurunan. Padahal Pemprov Sultra berpikir positif namun ditanggapi negatif. Alhasil, Pemprov Sultra hanya memberikan bantuan sebanyak 59 unit saja ditahun 2018 dan yang terkini ditahun 2020 hanya 30 unit atau berkurang 970 unit dari tahun 2017 lalu.
“Padahal jika dikawal dengan cara -cara yang baik,bahkan bantuan itu bisa bertambah dari 1000 unit atau minimal bertahan. Untuk menuntaskan apa yang ada itu sebenarnya jauh lebih mudah, Kalau seperti ini kan kita sendiri yang rugi. Jadi saat ini kita sama sama mengawal dengan baik. Kalau ada pengawasan masyarakat silahkan karena itu juga membantu kami,” harapnya.
Ia mengakui pada tahun ini dana APBD banyak terserap untuk pelaksanaan Pemilukada sebanyak Rp 200 Miliar.
“Sebenarnya kalau dikalikan dengan 8000 unit kita hanya butuh Rp 70 Miliar saja. Kalau mau diselesaikan tahun ini saya rasa bisa, hanya saja dana banyak terserap untuk Pilkada,” terangnya.
Terkait jalannya program tersebut, saat ini bantuan pusat sementara tender, dan APBD sementara survey untuk pembuatan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).
Pada kesempatan itu, Kadis Rumkim Konsel berharap agar masyarakat memahami tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dalam program tersebut terdapat dua sumber pendanan yakni bantuan pusat atau Pemda dan swadaya dari penerima manfaat atau penerima bantuan, sehingga ada peran masyarakat. Bantuannya pun diberikan dalam bentuk material.
“Misalnya rumahnya membutuhkan anggaran Rp 20 juta dari anggaran Rp 17,5 juta mereka swadaya Rp 2,5juta. Begitu juga kalau rumahnya ternyata butuh Rp 30 Juta maka penerima bantuan swadaya sebesar Rp12,5juta,” ungkapnya.
Bantuan tersebut lanjutnya dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan,sehingga dapat meringankan beban mereka. Salah satu indikator kemiskinan lanjutnya adalah kondisi pemukiman yang tidak layak.
“Dengan bantuan BSPS ini , mereka tidak terlalu terbebani untuk membangun rumahnya lagi sehingga uangnya yang sebelumnya untuk perbaiki rumah bisa digunakan untuk yang lain seperti pertanian atau peternakan,” terangnya.
Dengan program BSPS juga tambahnya mampu menurunkan kemiskinan.
“Sesuai Kepres swakelola itu direncanakan sendiri, dikerjakan sendiri,diawasi sendiri, dipertanggung jawabankan sendiri,” tandasnya.
Direncanakan program BSPSBakan berjalan pada pertengahan April 2020 nanti. Saar ini sedang dilakukan desaign, kontraknya pun selesai di akhir tahun.
(Edison)
