DETIKSULAWESI, BITUNG — Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020 yang diikuti oleh Wali Kota Bitung, serta sejumlah pejabat Pemkot Bitung, dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (20/02/2020).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bitung Sadat Minabari, salah satu pejabat yang turut menghadiri rakornas tersebut mendapat tudingan miring dari sejumlah pihak.
Menurut mereka, Kepala DLH (Sadat Minabari) lebih mementingkan jalan-jalan untuk bersenang-senang (pelesir) dari pada meningkatkan mutu kerja pelayanan.
Sadat Minabari, sendiri saat dikonfirmasi via aplikasi WhatsApp atas tudingan tersebut, mengatakan, keiikutsertaan dirinya dalam rakornas sudah sesuai dengan aturan.
Dirinya juga menyampaikan ada beberapa poin penting yang disampaikan Presiden. Selain permintaan untuk meningkatkan Investasi Nasional dengan target 2020 sebesar 878 Triliun dan Peningkatan EoDB (Easy of Doing Bussines) Indonesia, Presiden juga meminta pelayanan perizinan bagi UMKM dengan cara jemput bola, karena Investor bukan saja PMA atau PMDN tapi Usaha Mikro Kecil juga disebut Investor.
Minabari mengatakan, Presiden berharap agar kantor perizinan betul-betul melayani dengan cepat. Bukan hanya urusan izin, namun melayani investasi dan menyelesaikan masalah yang dialami investor. Kantor PTSP harus berada dirangking satu dari seluruh gagasan daerah.
“Nah, DLH Kota Bitung memiliki kewenangan mengeluarkan surat izin agar investor bisa mudah melakukan usaha di Kota Bitung. Agar DLH tidak salah bertindak dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas kerja, maka wajib hukumnya saya hadir pada rakornas tersebut sebagai Kepala DLH,” jelasnya kepada detiksulawesi.com, Jumat (21/02/2020).
Bagaimana dengan pelayanan di Kota Bitung? Menurut Kepala DLH ini, Pemerintah Kota Bitung telah menyiapkan Mall Pelayanan Publik dikawasan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, dan ini yang pertama di Sulawesi Utara bahkan untuk pulau Sulawesi dan yang ke 6 di Indonesia.
Lanjutnya, Pemkot Bitung, berusaha mewujudkan percepatan dalam pelayanan ini, termasuk didalamnya mengenai kemudahan proses Izin Lingkungan.
“Bahkan Pemerintah Kota Bitung lewat Perda, memberikan kemudahan berinvestasi serta memberikan insentif bagi para investor dan masyarakat pelaku usaha di Kota Bitung, dan ini yang pertama di Sulawesi Utara,” ujarnya.
Dengan tegas Sadat Minabari menyampaikan, Pemerintah Kota Bitung, siap memberikan pelayanan terbaik sesuai arahan presiden.
“Pemerintah bekerja keras untuk meningkatkan investasi agar Kota Bitung dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bitung,” tuturnya.
Diperoleh informasi, bahwa Rakornas Investasi 2020 ini juga diisi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, tentang Bantuan Pengamanan dan Penyelesaian Permasalahan di Bidang Penanaman Modal. Nota Kesepahaman ini sebagai wujud komitmen jaminan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan kepada investor.
(AMAT)
