DETIKSULAWESI.COM, BOLSEL — Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan II, dilingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mulai dilaksanakan, Senin (10/02/2020).
Kegiatan yang dimotori oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bolsel ini, dilaksanakan di Asrama Haji Timinting Manado, dan dibula langsung oleh Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru, Spt, yang diwakili oleh Asisten III Bolsel Rikson Paputungan, Spd, M.Pd.
Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Kepala Badan (Kaban) BKPSDM Bolsel Ahmadi Modeong, S.Pd, Kaban BKPSDM Provinsi Sulut Dr. Paulus Tamaka, M.Si, dan para Pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Bolsel.
Rikson saat menyampaikan sambutan Bupati mengucapkan selamat kepada para peserta yang mendapat kesempatan untuk mengikuti kegiatan Latsar.
“Menurut peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017, mengamanahkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar sebagai syarat pengangkatan CPNS untuk menjadi pegawai negeri sipil. Pelatihan dasar ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika pegawai negeri sipil,” ujar Rikson.
Lanjutnya, Selain pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintah negara, bidang tugas dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
“Tantangan perkembangan birokrasi pemerintahan ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan suatu strategi pengembangan aparatur birokrasi yang profesional dan memiliki sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kompetensi dibidangnya,” ujarnya lagi.
Lebih lanjut Rikson mengatakan bahwa, berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil, membawa perubahan yang besar dalam sistem birokrasi kita. Mulai dari sistem perencanaan, pengadaan, pengembangan karir, penggajian serta sistem batas usia pensiun.
“Perubahan itu didasarkan pada sistem merit yang mengedepankan prinsip profesional, kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, objektif serta bebas dari intervensi politik,” jelas Paputungan.
(Utha)
