DETIKSULAWESI.COM, BOLTIM — Sejumlah masyarakat petani Desa di Bongkudai Selatan Kecamatan Mooat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulut, mendatangi kantor DPRD Boltim untuk menyampaikan aspirasi, Selasa (04/02/2020)
Fernando Kamasi, selaku Koordinator aksi lapangan membacakan surat pernyataan sikap yang berisikan delapan poin tuntutan masyarakat bongkudai selatan khususnya kecamatan mooat.
“Kami masyarakat bongkudai selatan menyatakan sikap terkait pemerataan alat pertanian dan kelompok tani fiktif dari dinas pertanian serta ketidakadilan dalam pembagian dana desa yang mengakibatkan penurunan dana desa,” ucap Fernando Kamasi.
Selang beberapa saat setelah dibacakan apa yang menjadi tuntuntan, para petani ini diberi kesempatan untuk masuk menuju ruang rapat Kantor DPRD Boltim guna lakukan rapat dengar pendapat bersama Anggota DPRD Boltim.
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Boltim Fuad S. Landjar bersama dan Anggota DPRD Boltim, dengan menghadirkan kepala dinas pertanian Haryono Sugeha.
Dalam rapat dengar pendapat, Revindo Tumewa Sangadi Bongkudai Selatan mempertanyakan masalah traktor yang sejak tahun 2014 telah diusulkan namun tidak ada realisasinya.
“Saya mengusulkan kembali tahun 2018, melalui musrenbang desa, kecamatam hingga kabupaten saya usulkan. Kemudian disuruh membuat proposal. Meski tidak lengkap, sangadi lengkapi, namun tak kunjung ada,” ujar Revindo Tumewa.
Menurut sangadi, justru ada beberapa desa yang sudah ada traktornya. Padahal proposal yang ia masukkan bersama ketua Bumdues sudah lengkap beserta rinciannya. Namun juga nihil
Ia pun menuntut kepala dinas untuk membuka data sejak 2016, 2017, 2018 hingga 2019 mengenai bantuan traktor dan seluruh bantuan pertanian. Jangan sampai ada traktor yang jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.
“Sudah ada yang menjual traktor dan alat pertanian. Saya tidak mau menyebutkan namanya, bila anggota DPRD terhotmat turun ke Desa saya, akan saya tunjukkan,” ungkap Tumewa.
Salah satu anggota DPRD Boltim dapil II, Argo Sumaiku meminta dengan tegas kepada pimpinan DPRD agar merekomendasikan pencopotan kepala dinas pertanian karena menyepelekan petani yang ada.
“Copot saja kepala Dinas Pertanian. Petani dianggap sebelah mata, dianggap sepele oleh dinas pertanian. Ini masalah kronis, kadisnya copot saja karena tidak mampu mengangkat taraf hidup petani,” sembur Argo.
Argo juga menyinggung masalah pupuk yang berulang-ulang dikeluhkan dan sudah cukup lama namun tidak pernah selesai. Harusnya dinas terkait mengundang para petani agar mengetahui apa yang mereka butuhkan.
Dari hasil pantauan di lokasi, aspirasi masyarakat bongkudai selatan diterima langsung oleh Ketua DPRD Boltim Fuad S. Landjar, Wakil Ketua DPRD Boltim Muhammad Jabir dan Medy Lensun, Anggota DPRD Sofyan Alhabsyi, Argo Sumaiku, Edsuko Tendean, Antonius Muaya, dr. Cerry, Sunarto Kadengkang, Samsudin Dama dan Dahlan Sadiman.
(Parz)
