Pembangunan Ring Road Digenjot, Pemkot Kerjasama dengan BPN
DETIKSULAWESI.COM, KOTAMOBAGU – Guna mempercepat proses pembangunan jalan lingkar (Road) yang rencananya akan melintasi tiga daerah, pemerintah Kota kotamobagu, dikabarkan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kerjasama ini dilakukan dalam rangka melakukan pengukuran sejumlah bidang-bidang tanah untuk pembebasan.
Hal itu diutarakan kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Kotamobagu, Imran Amon.
Ia menyebut, ada Kurang lebih 900 bidang tanah yang akan diukur.
“Jika cuaca baik, satelit kita langsung bisa dimanfaatkan. Tiga hari selesai,” kata Amon, Jumat (01/11/2019).
Sampai saat ini Amon mengungkapkan, belum ada kendala dalam rencana pembebasan lahan, sebab Pemkot Kotamobagu sudah mensosialisasi istilah ganti untung kepada masyarat yang tanahnya akan dilintasi jalan lingkar.
“Ini untuk kepentingan umum tidak ada istilah ganti rugi tetapi ganti untung, pemahaman itu yang kita sosialisasikan kepada masyarakat,” terangnya.
Amon mengatakan, Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, sampai saat ini terus melakukan lob terkait dengan anggaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian PUPR.
“Disamping menggunakan APBD Kotamobagu, Wali Kota juga terus melakukan lobi APBD Provinsi dan APBN Kementerian PUPR,” lanjutnya.
Dia juga menyebutkan, total anggaran untuk pembebasan lahan mencapai Rp185 miliar.
“Acuannya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Kotamobagu dan NJOP terdekat dengan daerah tetangga itu. Angkanya sekitar 185 miliar untuk pembebasan tanah, sedangkan biaya konstruksi tidak kurang dari 800 miliar,” sebutnya.
Dia juga menambahkan, tahap perencanaan pengadaan tanah tinggal menunggu hasil studi kelayakan (Feasibilty Study) dan desain detil konstruksi Detail Engineering Design (DED) dari Dinas PUPR dan Perencanaan pengadaan dari Dinas Perkim Kotamobagu.
“Semua itu ditargetkan rampung tahun ini. Begitu selesai dokumennya kita serahkan ke Provinsi utuk persiapan pembebasan lahan,” tandasnya.
(kifly)
