DETIKSULAWESI.COM, BOLTIM – Tunjangan Kerja Daerah (TKD) Pegawai Negeri Sipil (PNS), juga upah Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) sulut, terancam tak dibayarkan, disebabkan minimnya anggaran belanja tahun ini.
Sekertaris Daerah (Sekda) Oskar Manoppo menyebut, untuk tahun ini jumlah anggaranya minim.
“Jangankan pembayaran gaji Honorer atau Tenaga Lepas Harian (TLH), kami ASN juga bakal tidak menerima Tunjangan Kerja Daerah (TKD). Jika melihat anggaran untuk akhir tahun ini, sekitar tiga bulan, dari Oktober, November, Desember tidak dapat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), untuk ASN yang ada di Boltim,” papar Oscar, Rabu (9/10/2019).
“Apa terlebih adanya pembahasan dengan TAPD dengan pihak KPU juga Bawaslu tentang anggaran Pemilukada Boltim tahun 2020, banyak memakan angaran APBD,” sambungnya.
Jika angggaran yang diminta oleh penyelengara Pemilukada di boltim sebanyak itu, konswekuensinya ada beberapa angaran untuk SKPD yang akan kita pangkas.
“Kita hanya mengacu ke rasionalisasi angaran kegiatan penting penyelengara pemilukada,” sebut Oscar
Terpisah, Sofyan Alhabsyi, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Boltim, menyampaikan bahwa ada salah satu instansi yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes) Boltim, gaji honorernya terancam tidak dibayarkan.
“Terancam tidak dibayarkan karena kekurangan anggaran, oleh sebab itu DPRD Boltim berupaya agar ada penyesuaian (rasionalisasi) anggaran yang diusulkan oleh KPU dan Bawaslu untuk Pemilukada, supaya semua terakomodir, gaji honorer dapat dibayarkan,” tutur Alhabsyi.
Lanjutnya, sepertinya di dinas itu ada kekurangan anggaran terkait pembayaran honor. DPRD mengupayakan dengan melakukan bedah pada kegiatan anggaran KPU dan Bawaslu, rasionalisasi angaran, kalau ada hasil penyesuaiannya ada anggarannya maka kita akan upayakan agar tidak ada lagi gaji Honorer yang tidak dibayarkan,” ujarnya.
Kepala Dinkes Boltim Eko Marsidi, mengaku bahwa untuk saat ini gaji honorer di dinasnya memang belum terbayar.
“Iya benar untuk gaji honorer masih belum terbayar, masih menunggu angaranya. Kalau untuk jumlah honorer di Dinkes yang mengantongi SK Bupati, itu datanya ada di BKD,” imbuhnya.
(Parz)
