DETIKSULAWESI.COM, BOLTIM — Meski Pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupate Bolaang Mongondow Timur (Boltim), belum mendaptkan DIPA tahun 2020, namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta BaDA Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tengah membahas aggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati 2020 mendatang.
Pembahasan ini dilaksanakan di gedung DPRD Boltim, Senin (07/10/2019), dipimpin langsung Ketua dewn Fuad Landjar SH.
Dalam amatan, satu persatu tahapan anggaran dikoreksi para wakil rakyat, hingga ditetapkan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU sebesar Rp 17.3 miliar. Angka ini telah disepakati telebih dahulu antara TAPD dan KPU Boltim.
“Karena ada pergesaran anggaran, sebelumnya ditetapkan dewan lama sebesar Rp13 miliar, namun ketika terjadi pergesaran, harus ada pembahasan lewat DPRD karena menyangkut Bugjedting,” kata Fuad.
Diketahui, pembahasan NPHD KPU sedikit mengalami ketegangan, namun itu dikarenakan demi suksesnya Pilkada Botim, sementara NPHD untuk Bawaslu ditunda pembahasannya pada hari Selasa besok.
Sekedar diketahui, dalam pembahasan bersama DPRD Boltim, dari TAPD pemkab dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda), Oskar Manoppo, sementara dari KPUD dipimpin Plh Ketua, Kader Bachmid dan BAWASLU dipimpin Susanto Mamonto.
Dalam pembahasan tersebut, Ketua DPRD, Fuad Landjar banyak mengkritikisi alokasi anggaran yang ada di KPU dengan berprinsip pelaksanaan hajatan Pilkada tahun 2020 merupakan tanggungjawab bersama antara pemkab dan provinsi mengingat pilkada kali ini bersamaan dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Bupati (Pilbub) sehingga diharapkan ada dana sharing terkait beberapa kegiatan dan tahapan.
terkait dana sharing antara Pemkab dan Pemprov.
Hal ini di tepis oleh pihak KPU melalui Sekretaris Arfan Palima, bahwa pihak provinsi tidak mengalokasikan anggaran untuk dana sharing.
Dalam pembahasan juga disepakati adanya beberapa item kegiatan yang ditinjau kembali seperti pelaksanaan kegiatan sosialisasi di hotel, pelaksanaannya dialihkan dengan menggunakan fasilitas yang ada di daerah Boltim.
(Parz)
