DETIKSULAWESI.COM, TOLITOLI – Bupati Tolitoli diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli Drs. Hi. Mukaddis Syamsuddin, M.Si memimpin Rapat Kerja Sama Operasional (KSO) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tolitoli.
Raker tersebut membahas tentang Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemda Tolitoli yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah kerjasama dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setdakab Tolitoli di Suwot Pollimpungan Kantor Bupati Tolitoli, Rabu pagi (18/9) kemarin.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Perintis Cabang Tolitoli-Buol Andi Muhammad Ilham menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.
“Mengenai BPJS Ketenagakerjaan bagi Non-ASN dalam hal ini tenaga Honorer, jika pelaksanaannya disetujui oleh pihak Pemerintah Daerah maka pembayaran iuran BPJS tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” katanya.
Sementara itu, Bupati Tolitoli diwakili Sekretaris Daerah Drs. Hi. Mukaddis Syamsuddin, M.Si mengungkapkan, jaminan kesehatan merupakan faktor penting terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang dapat membantu terwujudnya pembangunan Nasional.
“Terpenuhinya jaminan kesehatan dapat dicapai dengan penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak bagi tenaga kerja,” sebutnya.
Bupati menyebutkan, Pelayanan kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan.
Untuk menjamin terwujudnya HAM dalam bidang kesehatan, Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi tenaga kerja.
Bupati juga mengatakan, kebijakan pemerintah tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu diketahui oleh masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan penyebarluasan informasi melalui sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.
Pelaksanaan rapat ini sangat penting untuk mengetahui perkembangan yang ada atas pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan baik pada tingkat Nasional maupun daerah.
“Dengan diikutsertakan tenaga Honorer di daerah ini dalam program BPJS Ketenagakerjaan, itu merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dalam memberikan rasa aman dan perlindungan bagi tenaga Honorer,” terang Bupati.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli Drs. Hi. Mukaddis Syamsuddin, M.Si selaku pimpinan rapat tersebut menyampaikan, dalam hal kemitraan BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemda Kabupaten Tolitoli nantinya, apakah akan dibuat dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Daerah (Perda), atau MOU akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Bupati Tolitoli selaku penentu kebijakan.
Rapat Kerja Sama Operasional tersebut dihadiri Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu La Uno, Kepala Bidang SDM Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu Makmur, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja, serta Lembaga terkait lainnya.
(Nadir)
