DETIKSULAWESI.COM, TOLITOLI – Untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) khususnya di Lingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Tolitoli, digelar rapat lanjutan pembahasan penerapan SAKIP dengan seluruh Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di Lingkup Sekertariat Daerah Kabupaten Tolitoli Rabu pagi (4/9) di Suwot Pollipungan Kantor Bupati Tolitol
Rapat itu dipimpin Asisten Sekertaris Daerah Bidang Administrasi Umum Ir. Hardiyan, M.Si didampingi Asisten Pemerintahan Anhar Dg. Mallawa, SE, Assisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Ir. Muh Nur Munawar serta Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Drs. Azis Djamaluddin.
Dalam forum rapat SAKIP ini, masing-masing Bagian memaparkan pohon kinerja _(cascading)_ yang diterapkan.
Usai pemaparan oleh masing-masing Bagian, Asisten Administrasi Umum memberikan kesempatan untuk penyampaian masukan atau saran terkait pemaparan tersebut yang di awali dengan penjelasan dari Kepala Bagian Ortal terkait tujuan dibuatnya SAKIP untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Tolitoli khususnya Sekertariat Daerah yang tertuang dalam misi pertama yaitu menguatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.
Sementara itu, Assisten Ekbang dan Kesra menyoal masalah SAKIP. Menurut Ir. Moh. Nur Munawar, hasil koordinasi di BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah yang di contohkan dalam bentuk penjelasan cascading dari Sekertariat Daerah khususnya pencapaian misi ke 1 bahwa tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran strategis meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya kinerja laporan keuangan dan kinerja birokrasi dengan indikator sasaran nilai predikat akuntabilitas kinerja instansi terdiri dari tiga program dan kegiatan yaitu;
1. Program perencanaan pembangunan daerah, 2. Program pengembangan aparatur dan 3. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur dan pengawasan.
Lebih lanjut dia memaparkan, Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdiri dari 3 program dan kegiatan yakni 1. Program pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan, 2. Program penataan administrasi kependudukan dan 3.Program upaya kesehatan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut di sarankan agar hasil pemaparan dari masing-masing Bagian terhadap program dan kegiatan dapat menghadirkan BAPPEDA dan Inspektorat sehingga program ini dapat terukur dan mencapai visi dan misi Kabupaten Tolitoli dengan merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan di laksanakan rapat lanjutan di tingkat Pimpinan dengan menghadirkan Kepala-Kepala Bagian yang jadwalnya akan di tentukan kemudian.
(Nadir)
